Faktamakassar.id, NASIONAL – Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro, melayangkan desakan kuat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dalam menyelamatkan uang negara yang diduga hilang dalam megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Salah satu poin utamanya adalah pengambilalihan kembali 51 persen saham PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.
Menurut Sasmito, yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Presiden Prabowo perlu segera membentuk tim khusus. Tujuannya untuk membongkar tuntas dugaan adanya mafia keuangan yang bermain di balik skandal raksasa yang telah merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah tersebut.
“Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali kasus BLBI-BCA. Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa harus bayar,” ujar Sasmito di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Dugaan Rekayasa di Era Megawati
Sasmito menyoroti adanya dugaan rekayasa dalam proses akuisisi 51 persen saham BCA oleh Grup Djarum, kerajaan bisnis milik Budi Hartono, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Ia memaparkan data finansial pada saat itu untuk mendukung argumennya.
“Pada waktu itu, pada Desember 2002, nilai sahamnya (BCA) Rp117 triliun. Dalam buku, BCA mempunyai utang ke negara Rp60 triliun, diangsur Rp7 triliun setiap tahunnya,” sebut Sasmito.
Ia menambahkan bahwa upaya penyelesaian masalah ini sebenarnya sudah pernah dirintis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui pembentukan tim berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Sasmito berharap Presiden Prabowo dapat melanjutkan langkah tersebut agar semua dugaan permainan dalam skandal BLBI-BCA dapat terbongkar secara tuntas dan transparan.
“Kenapa tim keppres pemeriksaan BLBI BCA tidak diteruskan? Pemberian obligasi yang sampai sekarang masih jalan per triwulan. Angkanya besar sekali. Mungkin saat ini sudah mencapai Rp1.500 triliunan. Ini kok luput dari perhatian,” imbuhnya.
Siap Pasang Badan dan Pimpin Satgas
Sasmito juga menceritakan bahwa ia pernah dikonfrontasi langsung dengan pihak BCA dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada 4 September 2018.
“Saat itu, saya dipanggil KSP, Pak Moeldoko untuk dikonfrontir dengan Direktur BCA. Saya jelaskan semuanya. Mereka (BCA) tak bisa membantah. Kita tidak mempermasalahkan BCA-nya, karena sudah berjalan. Tapi, jika kasus ini diusut tuntas, maka aset senilai Rp700 triliun bisa masuk ke Danantara Indonesia,” paparnya.
Melihat kondisi keuangan negara yang sedang tertekan, Sasmito menegaskan perlunya terobosan yang luar biasa. Ia bahkan berani menawarkan diri untuk memimpin langsung upaya pemberantasan mafia keuangan jika Presiden Prabowo memberikan kepercayaan.
“Tinggal membuat satgas pemberantasan mafia keuangan negara saja. Jika dipercaya, saya bersedia menjadi Ketua Tim Satgas Pemberantasan Mafia Keuangan Negara. Demi kepentingan NKRI,” kata pria kelahiran Kediri, Jawa Timur itu.
Menurutnya, jika penegakan hukum terkait skandal BLBI-BCA ini terus mandek, hal tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini, terutama mengingat komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas segala bentuk korupsi.
Sementara itu, tim inilah.com telah berupaya menghubungi Executive Vice President (EVP) Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F Haryn, untuk meminta tanggapan. Namun, hingga berita ini diturunkan, pesan singkat yang dikirim melalui WhatsApp belum mendapatkan respons.
