FAKTAMAKASSAR.ID — Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem keamanan data kependudukan nasional.
Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dukcapil, Muhammad Nuh Al-Azhar, menyampaikan bahwa perlindungan terhadap data 286 juta warga Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah.
“Ketika kita membangun data center, saat itu juga harus dipastikan rancangan security yang baik agar seluruh sistem terlindungi,” ujar Nuh seusai menghadiri Cyber Security and Forensic Summit 2025 di Farincorp Center, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, Ditjen Dukcapil telah menyiapkan sistem keamanan berlapis menggunakan berbagai pendekatan teknologi, seperti end-to-end encryption, secure browser, serta penerapan Security Information and Event Management (SIEM) dan Privileged Access Management (PAM) untuk memantau aktivitas pusat data secara real time.
“Dengan sistem ini, setiap anomali atau indikasi kebocoran data bisa langsung terdeteksi dan diidentifikasi sejak dini,” jelasnya.
Nuh menambahkan, kebijakan keamanan data yang dijalankan Dukcapil sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang menempatkan keamanan data kependudukan sebagai prioritas tertinggi.
“Pak Menteri menegaskan, keamanan data kependudukan itu posisi paling atas dalam skala prioritas,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa Ditjen Dukcapil akan terus melakukan pembaruan sistem keamanan secara berkelanjutan untuk meminimalkan potensi kebocoran informasi pribadi warga negara, termasuk data biometrik seperti wajah, sidik jari, dan iris mata.
“Meskipun tidak ada sistem yang benar-benar sempurna, kami terus melakukan pembaruan dan penguatan agar data masyarakat tetap aman,” pungkas Nuh.[zul]
