Faktamakassar.id, NASIONAL – Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) menyatakan dukungan terhadap langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan Danantara Indonesia dalam melakukan percepatan reformasi pasar modal Indonesia. Reformasi ini mencakup delapan rencana aksi strategis guna menciptakan pasar yang lebih likuid, transparan, dan memiliki daya saing global di tahun 2026.
Sebagai perwakilan profesi analis, PAEI menilai integritas informasi dan kualitas tata kelola merupakan syarat mutlak untuk membangun kepercayaan pasar (market trust). Melalui delapan agenda utama, pemerintah dan regulator berusaha mengurangi asimetri informasi serta memperkuat mekanisme harga yang lebih efisien bagi seluruh investor.
Fokus Utama Delapan Agenda Reformasi
Delapan rencana aksi tersebut mencakup poin-poin krusial yang berhubungan langsung dengan infrastruktur dan regulasi. Beberapa di antaranya adalah peningkatan batas minimum saham publik (free float), penguatan transparansi pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Ownership (UBO), serta peningkatan granularitas data kepemilikan saham.
Selain itu, agenda ini juga mencakup demutualisasi bursa, penegakan sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan standar kompetensi pengurus emiten. Ketua Umum PAEI, David Sutyanto, menekankan bahwa kebijakan kolaboratif antar lembaga ini merupakan kunci untuk menarik minat investor mancanegara maupun lokal.
“Reformasi ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia. Dengan kebijakan yang presisi dan kolaboratif, kepercayaan investor domestik maupun global akan semakin menguat,” kata David Sutyanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Implementasi Bertahap dan Adaptif
Meskipun mendukung penuh arah kebijakan yang selaras dengan praktik internasional, PAEI memberikan catatan agar implementasi aturan dilakukan secara proporsional. Tujuannya agar tercipta keseimbangan antara aspek perlindungan investor dan kelancaran aktivitas perdagangan harian di bursa.
PAEI berkomitmen untuk terus memberikan masukan berbasis data dan riset kepada regulator agar proses reformasi pasar modal Indonesia berjalan efektif. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan terukur, kredibilitas pasar modal diharapkan terus meningkat secara berkelanjutan.
