Faktamakassar.id, NASIONAL – Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam memberantas praktik penyelundupan yang merugikan negara. Melalui Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga terus diperkuat untuk memastikan setiap upaya ilegal dapat ditindak secara tegas dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan bangsa. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak akan kendur dalam mengawasi jalur-jalur rawan, terutama di wilayah perairan Indonesia.
“Saya akan terus mendorong sinergi lintas sektor agar upaya pemberantasan penyelundupan di tanah air bisa berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Budi Gunawan dalam keterangan tertulisnya pada hari Jumat, 1 Agustus 2025.
Budi Gunawan juga menyoroti pentingnya kolaborasi tersebut untuk melindungi wilayah laut Indonesia yang seringkali menjadi pintu masuk bagi barang-barang selundupan lintas batas negara.
Sebagai bukti nyata dari komitmen ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai baru saja menyelesaikan rangkaian Operasi Terpadu Semester I 2025. Momen ini sekaligus ditandai dengan peluncuran Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Penyelundupan yang baru.
Laporan dari operasi gabungan Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea, yang berlangsung sejak 1 Mei hingga 7 Juli 2025, menunjukkan hasil yang signifikan. Selama periode operasi, aparat keamanan berhasil menggagalkan total 16 upaya penyelundupan. Barang-barang ilegal yang diamankan sangat beragam, mulai dari narkotika, pasir timah, rokok tanpa cukai, produk tekstil, hingga komoditas bahan pokok. Keberhasilan ini menjadi pukulan telak bagi jaringan kejahatan dan menggarisbawahi efektivitas strategi pemberantasan penyelundupan di Indonesia.
Salah satu pencapaian terbesar dalam operasi tersebut adalah penggagalan penyelundupan dua ton narkotika jenis sabu yang diangkut oleh kapal MV Sea Dragon Tarawa. Aksi heroik ini diperkirakan telah menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp15 triliun dan melindungi puluhan juta jiwa masyarakat Indonesia dari bahaya narkotika.
“Saya sangat mengapresiasi capaian ini. Ini menjadi bukti nyata kerja keras Desk Pencegahan dan Penyelundupan dalam menjaga kedaulatan negara dan memperkuat pengawasan maritim,” ungkapnya.
Pencapaian ini menjadi tonggak penting yang menunjukkan bahwa negara hadir dan tidak akan pernah berkompromi dengan segala bentuk kejahatan penyelundupan yang mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
