Faktamakassar.id, NASIONAL – Dosen Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB), Verdy Firmantoro, mengingatkan seluruh pejabat publik untuk mengedepankan narasi inklusif saat menanggapi kritik dari masyarakat. Menurutnya, pendekatan ini sangat penting untuk menjaga hubungan baik dan menghindari polemik.
“Narasi inklusif atau berbasis empati publik perlu digunakan, karena seorang pejabat publik jangan sampai terlihat melakukan pembelaan yang sifatnya irasional dan menyinggung nalar,” kata Verdy Firmantoro.
Verdy menjelaskan bahwa penggunaan narasi inklusif dapat menjadi langkah antisipasi terhadap potensi blunder atau kesalahpahaman. Ia mencontohkan kasus penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang terjadi akibat pernyataan yang menyinggung perasaan publik. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi semua pejabat di setiap lembaga negara.
“Jangan melakukan pembelaan diri karena justru akan memperkeruh suasana, membuat masyarakat menjadi resisten,” ujarnya.
Sebagai pejabat publik, kata Verdy, seharusnya mereka mampu menyuarakan pesan yang pro-rakyat, berlandaskan fakta dan data, untuk memberikan dampak positif pada kondisi sosial masyarakat. Penggunaan narasi yang inklusif ini juga dianggap krusial untuk menjaga kondusivitas, baik di tingkat regional maupun nasional.
Oleh karena itu, reformasi dalam strategi komunikasi publik perlu dilakukan secara menyeluruh di setiap lembaga negara, termasuk DPR RI. Apa yang diutarakan oleh seorang pejabat publik tidak hanya mencerminkan dirinya, tetapi juga mempertaruhkan nama baik institusi. Verdy menekankan bahwa kritik tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai alat untuk perbaikan.
“Komunikasi tidak boleh monolog tapi menerapkan partisipatoris. Kalau tidak ada respon soal keresahan masyarakat, bisa menimbulkan kejadian seperti kemarin,” pungkasnya, mengingatkan pentingnya komunikasi interaktif dan dialogis untuk mencegah erosi legitimasi.
