Faktamakassar.id, NASIONAL – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, secara tegas meminta para kepala daerah, khususnya yang wilayahnya rawan kebakaran hutan dan lahan, untuk segera menetapkan status siaga darurat karhutla. Langkah ini diinstruksikan guna mengoptimalkan tindakan mitigasi serta mempercepat intervensi dari pemerintah pusat.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Hanif saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla 2026 di Jakarta, pada Selasa (7/4/2026). Ia menekankan bahwa percepatan penetapan status kebencanaan di daerah menjadi kunci utama agar penanganan di lapangan bisa berjalan maksimal.
“Sampai hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber, baru dua provinsi yang telah menetapkan status darurat yaitu Kalimantan Barat dan Riau. Kami mengimbau semua gubernur, bupati, untuk segera menetapkan kondisi siaga darurat untuk memudahkan pergerakan dukungan pusat kepada daerah,” kata Menteri LH Hanif.
Hanif menjelaskan bahwa langkah mitigasi administratif ini sangat krusial mengingat ancaman iklim di depan mata. Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat potensi kemarau yang lebih kering akibat pengaruh faktor fenomena El Nino lemah hingga moderat. Kondisi tersebut diprediksi akan terjadi pada paruh kedua tahun ini dengan peluang mencapai 50 hingga 80 persen.
Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah pusat memfokuskan langkah pencegahan pada enam provinsi yang dinilai paling rawan karhutla. Keenam provinsi prioritas tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kerawanan tinggi di daerah ini dipengaruhi oleh dominasi wilayah yang memiliki ekosistem lahan gambut relatif sangat luas.
“Untuk itu, maka penjagaan tinggi muka air tanah gambut menjadi sangat penting, dengan diketahuinya tinggi muka air gambut dan kondisi iklim di tempat, kita akan memperpanjang curah hujan,” tutur Menteri LH Hanif.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah tengah mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi ini bertujuan membasahi area lahan gambut di provinsi-provinsi prioritas tersebut agar kelembapannya tetap terjaga sebelum puncak kemarau tiba.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kehutanan, indikasi luas area karhutla secara nasional hingga bulan Februari 2026 telah mencapai 32.637,43 hektare. Sementara itu, pada bulan Maret 2026, analisis data lapangan mencatat perkiraan tambahan areal terbakar mencapai 10.175,48 hektare.
Rincian wilayah dengan luasan kebakaran tertinggi pada bulan Maret didominasi oleh Provinsi Riau seluas 8.858,87 hektare, diikuti Kalimantan Barat 1.134,16 hektare, Kepulauan Riau 37 hektare, Kalimantan Tengah 34,86 hektare, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 32,28 hektare. Dengan penetapan status siaga darurat karhutla, pemerintah berharap angka perluasan area terbakar ini dapat ditekan secara signifikan.
